Peran Partai Politik dalam Pemerintahan Indonesia: Apa yang Harus Diperbaiki?

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam pemerintahan Indonesia. Namun, seringkali muncul pertanyaan tentang apa yang sebenarnya harus diperbaiki dalam peran partai politik di dalam pemerintahan.

Menurut Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar politik dari Universitas Indonesia, peran partai politik dalam pemerintahan Indonesia masih jauh dari ideal. “Partai politik seharusnya menjadi penjaga dan pengawas kebijakan pemerintah, namun seringkali malah menjadi alat untuk kepentingan politik sempit,” ujar Prof. Ramlan.

Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dalam pemilihan calon anggota legislatif. Banyak kasus money politics dan politik identitas yang merugikan proses demokrasi. Menurut data dari KPU, pada Pemilu 2019 terdapat 96 kasus money politics yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anggota partai politik yang tidak menjalankan peran mereka dengan baik.

Selain itu, perlu juga diperbaiki sistem pengawasan terhadap anggota partai politik di dalam pemerintahan. Banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik, seperti yang terjadi pada kasus e-KTP. Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, “Partai politik harus berperan aktif dalam memberantas korupsi di dalam pemerintahan, bukan malah menjadi bagian dari korupsi tersebut.”

Selain itu, peran partai politik dalam pembentukan kebijakan juga harus diperbaiki. Menurut penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dipengaruhi oleh kepentingan partai politik. “Partai politik seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan hanya menjalankan agenda politik partai saja,” ujar Dr. Wawan Mas’udi, pakar kebijakan publik dari LIPI.

Dengan demikian, peran partai politik dalam pemerintahan Indonesia harus diperbaiki agar dapat benar-benar menjadi wakil rakyat yang menjalankan amanah dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, harus bekerjasama untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.