Migrasi dan Politik: Tantangan bagi Negara-negara Penerima

Migrasi dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks hubungan antara negara-negara penerima dengan para migran. Tantangan-tantangan yang muncul akibat migrasi dari berbagai negara menjadi ujian bagi kebijakan politik yang diambil oleh negara-negara penerima.

Menurut Dr. Rizal Sukma, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), migrasi merupakan fenomena global yang tidak bisa dihindari. “Negara-negara penerima harus mampu menghadapi tantangan migrasi dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu tantangan utama dalam mengelola migrasi adalah masalah integrasi sosial dan ekonomi para migran di negara penerima. Menurut data dari International Organization for Migration (IOM), sekitar 258 juta orang telah bermigrasi di seluruh dunia pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi kontribusi para migran terhadap pembangunan negara-negara penerima.

Namun, tidak semua negara-negara penerima mampu mengelola migrasi dengan baik. Banyak negara yang menghadapi masalah politik dalam mengatasi tantangan migrasi. Menurut Prof. Dr. Rizal Mallarangeng, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, “Politik seringkali menjadi penghalang dalam mengambil keputusan yang bersifat humanis terkait dengan migrasi.”

Sebagai contoh, kebijakan anti-imigran yang diterapkan oleh beberapa negara Eropa telah menimbulkan kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. “Kebijakan politik yang diskriminatif hanya akan memperburuk kondisi para migran dan menimbulkan konflik diantara negara-negara penerima,” ujar Dr. Maria Farida Indrati, pakar migrasi dari Universitas Gadjah Mada.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara penerima untuk menjalankan kebijakan politik yang inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menghadapi tantangan migrasi. Dengan demikian, migrasi dapat menjadi peluang bagi pembangunan dan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.