Kritik Terhadap Politik Indonesia yang Cuma Mengejar Kemegahan

Kritik terhadap politik Indonesia yang cuma mengejar kemegahan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat belakangan ini. Banyak kalangan menilai bahwa para politisi hanya fokus pada pencitraan dan kepentingan pribadi, tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Menurut pakar politik, Dr. Emirza Adi Syailendra dari CSIS, fenomena ini sudah menjadi pola yang mengkhawatirkan dalam dinamika politik di Indonesia. “Politisi seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan malah mengejar kemegahan dan kekuasaan semata. Mereka harus berkomitmen untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Kritik terhadap politik yang hanya mengejar kemegahan juga disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat, seperti aktivis lingkungan, Yuyun Harahap. Menurutnya, banyak kebijakan politik yang justru merugikan rakyat dan lingkungan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Politik harusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

Pola politik yang hanya mengejar kemegahan juga dinilai dapat merusak demokrasi di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik di Indonesia terus menurun. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja para politisi yang dinilai lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat.

Untuk itu, para pengamat politik dan aktivis masyarakat menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam politik Indonesia. Politisi harus kembali mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Sebagai wakil rakyat, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk melayani rakyat dengan baik dan adil.

Dengan demikian, kritik terhadap politik Indonesia yang hanya mengejar kemegahan harus dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Politisi harus kembali pada akar demokrasi yang sejati, yaitu melayani rakyat dengan tulus dan ikhlas. Sehingga, harapan untuk menciptakan politik yang lebih bersih dan berkeadilan di Indonesia masih bisa diwujudkan.